REKTOR ASING: MENGGUGAT KINERJA MENRISTEKDIKTI

Oleh MUH. RUSDI
(PEMBINA KREASI STUDY CLUB FE UMI PRIODE 2018/2019)

Berangkat dari amandemen UUD 1945 dan ditetapkanya undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Amanah konsitusi ini tentunya menjadi harapan bagi para pendiri bangsa bahwa dalam mencapai masyarakat adil makmur tentu ada upaya mencerdas kehihupan bangsa dan pastinya harapan itu diamanahkan kepada lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi atau universitas sebagai institut tertinggi dalam dunia pendidikan yang menghasil sarjana sarjana yang berkualitas, berkapabilitas, dan berintegritas.

Namun dengan adanya wacana dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) dalam hal ini Mohamad Nasir tentang merekrut rektor dari luar negeri. Untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi pada tingkat internasional tentunya tidak segampang apa yang dipikirkan oleh beliau dan ini sangat melukai hati para lulusan terbaik kita yaitu profesor, doktor maupun lulusan starata satu dalam dan luar negeri untuk menjadi pimpinan di negerinya sendiri.
Dirilis oleh media KOMPAS.com Menristekdikti menjelaskan langkah rekrutmen rektor luar negeri ini guna meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia. Menteri Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun. “Saya ambil contoh, negara yang paling dekat kita, Singapura. Singapura ada NTU, Nanyang Technological University. NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan, saya pada saat itu diskusi dengan menteri dari Singapura, apa sejarahnya sehingga berhasil. Ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa besar.

Cara menrisdikti mengambil suatu kesimpulan sama dengan apa yang dituliskan Jalaluddin Rakhmat di bukunya yang berjudul rekayasa social bentuk keracuan berpikir ( fallacy of dramatic instance ) berawal dari kecenderungan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan over –generalisation. Yaitu, penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Kerancuan seperti ini banyak terjadi dalam berbagai telaah sosial. Tidak terlepas dalam hal ini menteri Nasir mengenai argumennya, satu dua kasus rujukan diambil dari pengalaman pribadi (individual’s personal experience) adalah sebuah keracuan berpikir.

Wacana menteri nasir tersebut merupakan tamparan keras ditubuh kemenrisdekti sendiri. Mengapa demikian?. Wacana menggunakan rector asing adalah bentuk dari ketidakmapuan kemenrisdekti dalam menjalankan amanahnya sebagai pengelola.

Dirilis dari media KOMPAS.com – Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menggelar acara “Bedah Kinerja 2018 dan Fokus Kinerja 2019” mengangkat tema “Penyiapan SDM Milenial Indonesia Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi”. Upayah dalam mewujudkan tema dari acara tersebut tentu tidak serta merta dengan dipimpinnya perguruan tinggi oleh rektor asing maka hal itu terwujud. Banyak kompenen yang saling mendukung sehingga sebuah perguruan tinggi memiliki nilai jual yang tinggi, baik dari aspek fasilitas yang memadai maupun kualitas dari tenaga pengajar dan jumlahnya.

Membaca sejarah pajang berdirinya bangsa ini,dalam tatatanan kehidupan masyarakatanya yang penuh dengan budaya dan suku yang begitu beragam,upaya dalam melestarikan tentu tidak terlepas dari peran dunia pendidikan dalam menanamkan karakter dan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Proses pembelajaran dikelas yang masih menempatkan mahasiswa sebagai objek adalah sebuah kemunduran dalam menumbuhkan nalar kritis. Bagaimana tidak, ketika mahasiswa menyampaikan pendapat namun tidak sesuai atau menggoyangkan kepentingan pribadi birkorasi kampus maka tidak segan segan surat DO (Drop out ) dilayangan tanpa adanya surat teguran pertama.
Jelas ini bertentangan dengan apa yang dikatakan bapak republik Tan MALAKA bahwa, “Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah Ilmu Pasti itu’’. Tapi begitulah realitasnya kebenaran ada dipihak birokrasi. Terlebih lagi tenaga pengajar yang hanya menjadikan dunia pendidikan sebagai lahan mencari keuntungan tanpa pernah memperdulikan nasib mahasiswa yang jauh jauh dating dari daerah hanya disuguhkan absen lalu diberikan nilai A.

Oleh karena itu menresdikti seharusnya membenahi segala indikator yang menunjang dalam meningkatkan peringkat perguruan tinggi Indonesia dimata internasional tanpa harus melakukan hal yang instan dengan merekrut rektor dari asing. Selain dari faktor internal tentu keluarga harus menjadi benteng utama dalam mengawasi anak-anaknya.. Dari kedua faktor tersebut akan memudahkan dunia pendidikan dalam mencapai cita-cita pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial